KATA PENGANTAR
Puji
syukur saya ucapakan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan
karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah
ini. dalam penyelesaian makalah ini. Sehingga penyusun dapat
menyelesaikan dengan baik pada penulisan makalah ini sebagai salah satu
tugas perkuliahan. Penulisan makalah ini mungkin sangat jauh dari
sempurna, karena masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi
materi maupun dalam penyajiannya. Hal tersebut disebabkan oleh karena
kemampuan dan pengalaman penulis masih sangat terbatas. Dan semoga
dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan
teman – teman.
Penulis
banyak memperoleh masukan-masukan dan saran dari berbagai pihak. Untuk
itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Sulistyoningsih selaku dosen pengantar ekonomi pembangunan yang
telah memberikan banyak ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah ini tepat pada waktunya. Sebelumnya, Penulis mohon maaf apabila
terdapat dalam penulisan kesalahan kata-kata yang kurang baik.
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. 1
KATA PENGANTAR ........................................................................................... 2
DAFTAR ISI............................................................................................................ 3
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 4
...... 1.1 Latar Belakang............................................................................................. 4
...... 1.2 Rumusan Masalah........................................................................................ 4
...... 1.3 Tujuan Penulisan.......................................................................................... 4
BAB II ISI................................................................................................................. 5
...... 2.1 Perkembangan Orientasi di Indonesia........................................................5/7
...... 2.2 Macam-macam Kebijakan Ekonomi............................................................7/11
...... 2.3 Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi................................................. 11
...... 2.4 Campur Tangan Pemerintah Secara Konstitusional..................................... 12/13
...... 2.5 Kebijaksanaan Pemerintah........................................................................... 13
BAB V PENUTUP.................................................................................................. 14
3.1. Penutup ...................................................................................................... 14
3.2. kesimpulan.................................................................................................. 14
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan pendudukdan
disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu
negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikankapasitas produksi suatu perekonomian
yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara
dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP
riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhanekonomi
merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara
keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat
kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat
output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih
bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga
terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagaisektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis mencoba membuatidentifikasi permasalahan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaiberikut:
1. Perkembangan kebijakan pembangunan ekonomi
2. Macam-macam kebijakan ekonomi di indonesia
1.3 Tujuan Penulisan
Supaya
mahasiswa dapat lebih memahami kebijakan pembangunan di negara kita.
Diharapkan pula makalah ini dapatmenjadi acuan belajar dalam mempelajari
kebijakanekonomi.
BAB II
ISI
2.1 Perkembangan Orientasi Pembangunan di Indonesia
Pemerintahan
Presiden Soekarno pada era Orde Lama dengan kebijakan-kebijakannya
dianggap rakyat Indonesia sebagai kepemimpinan yang kurang menyenangkan
karena krisis ekonomi yang sering melanda. Permasalahan ekonomi, seperti
memburuknya neraca perdagangan dan merosostnya devisa yang sebagian
besar merupakan akibat dari defisit anggaran pemerintah mendorong untuk
dilaksanakan sebuah “gebrakan” baru untuk mengatasi masalah-masalah yang
melilit rakyat Indonesia tersebut yang disebabkan kebijakan Soekarno
yaitu anti-bantuan asing dan blokade terhadap kreditor dan investor
modal asing di dalam negeri.
Kebijakan-kebijakan
Soekarno pun tumbang karena banyak masyarakat yang kecewa terhadap
sosialisme ala Indonesia versi Soekarno. Bersamaan dengan runtuhnya
rezim Soekarno, hilanglah slogan “politik sebagai panglima” yang
dicanangkan oleh para pendukung rezim itu, dan muncullah slogan baru
“ekonomi sebagai panglima” yang diciptakan oleh para pembuat pendapat
umum yang sebelumnya ditindas oleh rezim tersebut (Mas’oed 1989).
Pendapat umum tersebut menekankan pada kebijakan pembangunan ekonomi
oleh pimpinan Orde Baru. Strategi ekonomi Orde baru berorientasi pada
kemungkinan swasta untuk berperan aktif dalam sistem ekonomi negara dan
pemanfaatan modal asing. Sturuktur sosial-ekonomi secara radikal dan
mengabaikan modal asing yang dipegang teguh pada masa pemerintahan
Soekarno tidak lagi diterapkan, namun berubah haluan dengan mengangap
ekonomi gaya kapitalis diperlukan demi stabilisasi, rehabilitasi, dan
pembangunan. Orde Baru berdiri sebagai tonggak awal kebutuhan akan modal
asing dan melonggarkan arus investasi dan kreditor asing masuk dan
berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.
Dalam
tulisan Mochtar Mas’oed (1989) disebutkan bahwa kebijakan pemerintah
Orde Baru dibuat dengan peraturan-peraturan dalam rangka mengubah tata
cara pengelolan ekonomi Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut antara
lain kebijaksanaan fiskal yang mengatur pemotongan belanja pada APBN,
perbaikan pengumpulan pajak seperti bea masuk, pajak langsung, pajak
pembelian dan penjualan, penghapusan subsidi dan penyesuaian harga. Pada
kebijaksanaan moneter, diciptakan suatu kebijaksanaan pengetatan
peredaran uang, tabungan deposito untuk mengendalikan peningkatan
inflasi, penanaman modal asing, serta pengembalian perusahaan-perusahaan
yang diambil alih oleh rezim sebelumnya. Selain itu juga kebijakan
peningkatan liberalisasi perdagangan luar negeri serta debirokratisasi
dan deetatisasi. Dalam tulisan Anne Booth (1999, 121) juga disebutkan
bahwa secara historis, Orde Baru berdampak pada transformasi struktural
di Indonesia yang melibatkan beberapa jenis industralisasi; proses
produk agrikultural dan sumber daya alam, substitusi impor untuk pasar
domestik, dan manufaktur ekspor labor-intensive.
Dari
penjabaran di atas bisa diringkas bahwa ada dua pendekatan dalam
menstabilkan dan membangun ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang
dilaksanakan pada dua era pemerintahan pemimpin yang berbeda. Kedua
pendekatan tersebut adalah “berorientasi ke luar”, yang berarti
melakukan stabilisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia dengan
memanfaatkan sumber-sumber luar negeri, sedangkan pendekatan
pengkitiknya yaitu “berorientasi ke dalam”, yang berarti stabilisasi dan
pembangunan ekonomi dengan memperkuat masyarakat bisnis pribumi,
sedangkan bantuan dan investasi asing dimanfaatkan dengan cara yang
sangat hati-hati (Mas’oed 1989, 94-95).
Kendati
kebijakan “berorientasi ke luar” yang diterapkan pada era Orde Baru
bisa dikatakan berhasil dengan indikasi peningkatan pendapatan ekspor
yang mampu mengimbangi defisit-defisit yang ada pada Orde Baru serta
pencapaian salah satu tujuan stabilisasi, yakni pengendalian inflasi
dalam jangka pendek, namun kebijakan ini juga berdampak negatif bagi
sebagian rakyat Indonesia. Masalah baru muncul, antara lain bertambahnya
jumlah pengangguran dan setengah-pengangguran masalah kebangkrutan
bisnis pribumi terutama yang menjalankan industri skala menengah dan
kecil akibat tak mampu bersaing dengan produk impor yang gencar masuk ke
dalam negeri, munculnya pengusaha dukungan negara, serta muncul
berbagai macam protes dan tekanan. Ironis memang ketika terlihat
berbagai pencapaian positif dari kebijakan ekonomi yang “berorientasi ke
luar” namun dalam waktu yang sama juga menciptakan kondisi yang
memprihatinkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Namun tak dapat dipungkiri
bahwa dalam sistem ekonomi neoliberal dewasa ini memang keterlibatan
modal asing dalam perkembangan ekonomi Indonesia tetap dibutuhkan,
sehingga bisa diasumsikan bahwa orientasi yang efektif bagi Indonesia
saat ini adalah kebijakan ekonomi “berorientasi ke luar” meskipun tidak
sepenuhnya kebijakan tersebut membawa dampak positif.
Dalam
perkembangan pembangunan ekonomi ke depannya, yaitu pasca-reformasi,
selain kebijakan “berorientasi ke luar”, industrialisasi menjadi
kebijakan lain yang harus dilaksanakan. Industrialisasi adalah langkah
awal untuk membawa perekonomian ke arah yang lebih maju. Industrialisasi
bertujuan memajukan sektor industri, sektor pertanian dan bidang-bidang
lainnya, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain
itu, kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur dan pendidikan yang lebih
baik juga perlu menjadi prioritas untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Pada
tahun 2020, Indonesia akan menjadi negara berdaulat selama tujuh
dekade, namun masih dipertimbangkan mengalami ketertinggalan dari
ekonomi yang telah maju di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Timur
Laut. Indonesia mungkin akan melebihi Malaysia atau Thailand atau
Singapura. Bahkan jika tujuan ambisius dari rencana perkembangan
tersebut tercapai (seperti yang terencanakan sebelum terjadi crash pada 1997-1998), Indonesia akan tetap menjadi seperti dalam standard World Bank tahun
1977, yakni sebuah negara dengan pendapatan menengah ke bawah (Booth
1999, 134). Oleh karena itu dibutuhkan strategi baru untuk mendukung
perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia yang benar-benar relevan dan
sempurna dengan dampak negatif seminimal mungkin demi tercapainya
kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.
Kebijakan tersebut berupa perlawanan terhadap gaya Soeharto “crony
capitalism” yang akan mendorong proses reformasi ke arah pencapaian
pasar yang lebih transparan, efisien, dan impartial productive (Boesuk 1999, 166-167).
2.2 Macam-Macam Kebijakan Ekonomi
Kebijakan
ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang
ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan
ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan
masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan
nonekonmi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan
dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
A. Kebijakan Mikro
Kebijakan
mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan
tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan
diwilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi.
Contoh kebijakan pemerintah :
· Peraturan pemerintah yang mempengaruhi pola hubungan kerja (manajer dengan para pekerja), kondisi kerja dalam perusahaan.
· Kebijakan kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil di semua sektor ekonomi.
· Kebijakan kredit bagi perusahaan kecil di semua sektor dan lain-lain.
· Menetapkan harga minimum dan maksimum untuk melindungi produsen atau konsumen.
B. Kebijakan Meso
Kebijakan Meso di bagi menjadi 2 arti yaitu :
1. Kebijakan
ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus
ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Setiap departemen pemerintah
mengeluarkan kebijakan sendiri, yang bisa sama / berbeda, untuk
sektornya. Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata
niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system
penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya.
2. Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu.
Misalnya,
kebijakan industri regional dikawasan timur Indonesia (KTI) yang
menyangkup kebijakan industry regional, kebijakan investasi regional,
kebijakan fiscal regional, kebijakan pembangunan infrastruktur regional,
kebijakan pendapatan, dan pengeluaran pemerintah daerah,kebijakan
distribusi pendapatan regional, kebijakan pendapatan, kebijakan
perdagangan regional, dan sebagainya. Kebijakan ekonomi regional bisa
dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
C. Kebijakan Makro
Kebijakan
ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya
kebijakan uang ketat (kebijakan moneter). Kebijakan makro ini bisa
mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atau regional), kebijakan mikro
menjadi lebih atau kurang efektif. Instrumen yang digunakan untuk
kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran
pemerintah melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di
pasar valuta untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap
valas. (Tulus Tambunan, 1996).
Berikut ini contoh kebijakan makro,yaitu :
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan
Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro
agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan
jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan
agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan
output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di
mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara
kontrol suplai uang, ketersediaan uang, dan biaya uang atau suku bunga
untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi. Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara
tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang
bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan
berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi
hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata
uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli
penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui
bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki
kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian
mempengaruhi tingkat suku bunga.
Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
a) Kebijakan moneter kuantitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif biasanya berupa
campur tangan bank sentral secara langsung terhadap kebijakan perbankan.
Maksudnya, bank indonesia berperan sebagai regulasi dan bertindak
secara aktif dalam kegiatan pasar uang. Adapun beberapa instrumen yang
termaksud dalam kebijakan moneter keantitatif,yaitu :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang
beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah
(government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin
jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat
berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara
lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank
Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan
memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum
terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank
sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan
tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga
demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar
dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada
pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikkan rasio.
b) Kebijakan moneter kualitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya berupa
pengawasan dan imbauan bank sentral kepada kegiatan perbankan.
Maksudnya, bank sentral ( bank Indonesia) tidak campur tangan secara
langsung.
1. Pengawasan pinjaman secara selektif ( kredit selektif)
Yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank
2. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah
uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.
Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati
dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
2.3 Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia
1. Mengembangkan
koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat
perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri
berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor. Koridor
pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :
· Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi.
· Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.
· Validasi
untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan
area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas.
· Menentukan
hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misalnya
menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.
2. Memperkuat
hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa
mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat
pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan.
Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta
pintu perdagangan dan pariwisata internasional. Integrasi ekonomi
merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari
konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar
kehidupan.
Saat
ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa
dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang bisa menyebabkan area industri
tak menjangkau pelosok. Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu
dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua,
Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung
mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali
populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan
infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Mempercepat
kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain
tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti
kebijakan investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa elemen utama di
sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk
pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level
kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset
dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan
insentif serta menaikkan anggaran. Kemudian mengembangkan sistem inovasi
nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi
adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari
solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada.
Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi
teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik.
2.4 Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional
1. Dari
isi pembukaan UUD 1945 dengan Pancasilanya, dapat disimpulkan bahwa
pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan
untuk :
a. Memajukan kesejahteraan umum
b. Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa
c. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
2. Dari
isi Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2
mengandung amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan
sosial seluruh rakyat melalui :
a. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
b. Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
c. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar
d. Penyediaan lapangan kerja
2.5 Kebijaksanaan Pemerintah
Tujuan
utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf
hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi,
kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata
per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang retif merata.
Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja.
Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga
kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah
pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom
harus saling mendukung.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa :
Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk
menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah
sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai
pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah
merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan
cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang
beredar secara bersama-sama.
3.2 Saran
Sebagai
warga negara Indonesia, kita harus turut serta mendukung pelaksanakan
kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Ø Kita
juga bisa menyampaikan saran atau kritikan kepada pemerintah melalui
kotak suara yang telah disediakan atau melalui media lain.
Ø Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah juga harus memikirkan dampak dari kebijakan tersebut untuk kesejaheraan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Santoso, Budi, “Dinamika dan Pertumbuhan Ekonomi rakyat dalam Perspektif
Strategi Pembangunan”, dalam Daya Saing Perekonomian Indonesia
Menyongsong Era Pasar Bebas, Diterbitkan dalam rangka Dies Natalis
Universitas Trisakti ke-31, Media Ekonomi Publising (MEP),…
Tambunan, Tulus T.H., Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, 1996.
0 komentar:
Posting Komentar